Penjelasan Komisi IV DPRD Pangandaran, Terkait Raperda Fasilitas Pesantren

Pangandaran (kilangbara.com)-Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan. Bahwa, Rancangan Peraturan daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Sedangkan, menurut pasal 63 Undang-undang yang sama berlaku secara mutasi muntanfis. Terhadap, penyusunan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan. Bahwa, Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki hak yang sama dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

“Sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan Perda dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD,”ungkapnya. Saat, Rapat Paripurna dihadiri Bupati/Wakil Bupati Pangandaran Pimpinan dan anggota DPRD Pangandaran, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pangandaran, Kepala Instansi vertikal, Sekertaris Daerah, para staf ahli dan para Asisten Daerah, Kepala SKPD dan Sekretaris. Serta, para Kabag, Kabid dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Urban para Camat Pimpinan BUMN/BUMD dan undangan lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan rapat Paripurna telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi 4 DPRD Kabupaten Pangandaran. Tentang, fasilitas Penyelenggaraan Pesantren menjadi Rancangan Peraturan Daerah, menjadi Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran.
Selain itu yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan usulan rancangan Peraturan daerah, tentang faslitas penyelenggaraan pesantren sebagai berikut:

A. Landasan Hukum pembahasan dan Kajian naskah akademik Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran Tentang Fasilitas penyelenggaraan Pesantren antara lain. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang undang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di provinsi Jawa Barat (lembaran negara republik Indonesia nomor 5363). Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679). Undang-undang nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 191 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor6406).

B. Pondok pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, Organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT. Dengan, menanamkan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran agama Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia. Lainnya melalui pendidikan dakwah islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Penyelenggaraan pondok pesantren bertujuan untuk membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.

D. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2019 Tentang Pesantren Pemerintah Daerah, diberi kewenangan untuk mengatur mengenai fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren. Merujuk pada hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pengembangan pariwisata yang akan berdampak arus global. Maka, perlu menjaga kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dengan, menanamkan nilai islam rahmatan lilalamin. Serta, berdasarkan Pancasila dan Undang undang Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika yang dirumuskan dalam suatu regulasi.

Sehingga terciptanya keteraturan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitas pasantren di Kabupaten Pangandaran. Sehingga Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran Terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Tentang fasilitas penyelenggaraan Pesantren untuk dibahas lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.(Age)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!