Fraksi PDI-P di DPRD, Menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021

Pangandaran (kilangbara.com)-Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Pangandaran, telah menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2021. Hal itu seperti yang dibacakan, oleh Sekretaris Fraksi, Mamat Rohimat yang menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2021 oleh Bupati Pangandaran. Partai tersebut sudah menelaah terhadap LKPJ tersebut. Bahkan, sangat rinci serta adanya kesadaran, bahwa LKPJ tersebut merupakan hasil sebelum audit BPK.

“Pada hakekatnya Fraksi PDI-P, memahami dan menerima LKPJ Bupati Tahun 2021,”ujarnya. Saat Sidang Paripurna DPRD, dalam Pandangan Umum Tentang LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021. Dihadiri Bupati Pangandaran H.Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Pangandaran H.Ujang Endin Indrawan, pimpinan beserta para anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekda H. Kusdiana beserta staf ahli dan para Asisten Daerah juga para SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, forkopimda Kabupaten Pangandaran, di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran (05/04/2022).

Mamat menuturkan, pihaknya menerima LKPJ itu. Dengan baik
sebagaimana telah diketahui dalam penyampaian LKPJ. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan merupakan akumulasi capaian kinerja. Serta, target dari sasaran program dan visi misi Kabupaten Pangandaran selama Tahun 2021 yang dimana memiliki visi Kabupaten Pangandaran “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berklas Dunia yang berpijak pada nilai karakter Bangsa,”. Dengan enam misi penyertanya memiliki kata kunci yakni Kehidupan Beragama, Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

Reformasi Birokrasi serta penataan insfratruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana. Seyogyanya dalam belanja daerah, menjadi cerminan pembangunan yang sesuai dengan visi misi tersebut. Terdapat beberapa belanja dibeberapa sektor yang menimbulkan concern yakni :

1. Belanja hibah 42,6 persen perlu ditingkatkan dan belanja modal buku agama belum dianggarkan.

2. Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan, jasa konsultasi penelitian kepariwisataan belum terealisasikan.

3. Belanja modal buku ilmu pengetahuan belum dianggarkan.

4. Belanja modal 78,4 prosen yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran bedah 59,9 prosen dan belanja modal alat kesehatan umum 57,6 prosen perlu ditingkatkan.

5. Penyerapan anggaran untuk koprasi usaha kecil dan menengah 23,9 persen bagian perekonomian dan sember daya alam 52,8 persen, pemberdayaan masyarakat dan desa 59.5 persen serta belanja bagi hasil 5,5 persen perlu ditingkatkan.

6. Belanja iuran kecelakaan kerja 32,7 prosen dan iuran jaminan kematian 39,3 prosen dan belanja Jasa tenaga penanganan sosial 50 prosen realisasinya perlu ditingkatkan.

7. Penyerapan anggaran untuk bagian kesejahteraan rakyat 24,1 persen Kecamatan Parigi 31,8 prosen, dan Kecamatan Pangandaran 58,9 persen perlu ditingkatkan.

8. Belanja modal jembatan 22prosen , belanja modal bangunan dan irigasi dan pembuangan irigasi 37,5 persen perlu ditingkatkan.

9. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam belum dianggarkan.

10. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang pengembangan pemanfaaatan ruang 7 prosen dan belanja jasa tenaga penanganan bencana 61,3 persen perlu ditingkatkan.
Diharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih dalam mengupayakan penyerapan anggaran, pada sektor-sektor tersebut.

“Selanjutnya, dengan hasil kajian penelitian itu. Fraksi PDI-P menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021 untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya,”bebernya.(Age)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!