PKS Bersama Rakyat di Kota Tasik Tolak Kenaikan BBM, Ishak : Tolong Dengar Pak Jokowi
Kota.Tasik (kilangbara.com)-DPD PKS Kota Tasikmalaya menolak dengan tegas. Terkait, kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi, berupa pertalite dan solar yang diumumkan Presiden Jokowi, Sabtu (03/09/2022). Penolakan itu, disampaikan langsung dalam aksi flashmob. Di Tugu Simpang Lima, Kota Tasikmalaya, Sabtu (10/09/2022).
Ketua Dewan Etik DPD PKS Kota Tasikmalaya, Ustad Ishaq menyampaikan. Pihaknya, meminta kepada pemerintah supaya bisa mengkaji kebijakan kebaikan harga BBM bersubsidi itu. Pasalnya, kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat. Apalagi, saat ini masih dalam kondisi kesulitan ekonomi, akibat terdampak pandemi Covid-19.
“Dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Tentunya, akan terjadi efek domino yaitu kenaikan harga disektor lainnya. Harus dikaji lagi kebijakan pemerintah tersebut. Tolong dengar, Pak Jokowi dengan keluhan sejumlah rakyat ini,”beber anggota DPRD Kota Tasikmalalaya itu. Saat melakukan orasinya di Tugu Simpang Lima, Kota Tasikmalaya, Sabtu (10/09/2022).
Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya, Ustadz Dede S.IP menyampaikan. Bahwa, penolakan PKS tersebut sebagai partai politik yang memiliki tanggungjawab moral dan secara konstitusional, guna untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Supaya, kebijakan pemerintah kenaikan BBM bersubsidi, agar dibatalkan oleh Presiden Jokowi.
Apalagi beberapa waktu yang lalu, rakyat sangat terpukul oleh kenaikan harga minyak goreng. Bahkan, belum selesai harga minyak goreng melonjak, ternyata harga telur pun ikut meroket. Eksesnya, para rumah tangga diseluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi itu. Sebab, akan terjadi efek domino yaitu kenaikan harga disektor lainnya. PKS bersama dengan rakyat menolak dengan tegas kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
Ada 6 pernyataan sikap PKS terkait dengan kenaikan BBM itu. Diantaranya, kenaikan itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 45. Lalu, kondisi ekonomi yang sulit dari dampak Covid-19, inflasi, kenaikan harga pokok. Kemudian, disebabkan salah sasaran dan situasi tata kelolanya. Selanjutnya, pemerintah malah melanjutkan mega proyek pembangunan IKN dengan dana fantastis. Kemudian, banyak para ahli menyebutkan. Bahwa, ditubuh Pertamina itu ada inefisiensi, padahal seharusnya bisa bwrhemat.
Terakhir, PKS Kota Tasikmalaya meminta kepada Walikota Tasikmalaya. Supaya, dalam kebijakan umum tambahan anggaran, pada tahun 20200-2023 harus bisa antisipasi. Agar, anggaran terhadap proyek yang tak berdampak langsung agar ditunda. Tapi, lebih prioritas saja kepada yang bisa dirasakn warga.
“Ekses dengan kenaikan BBM ini telah memicu aksi dimana-mana. Mulai dari mahasiswa, ormas, emak-emak dan lainnya. Sehingga, kami bagian dari parpol ikut menyuarakan aspirasi itu. Sebagai bentuk tanggungjawab moral dan konstitusional. Adapun, aksi flashmob di Kota Tasik diikuti sekitar 300 orang. Sedangkan aksi itu, bukan hanya dilaksanakan DPD PKS di Kota Tasikmalaya saja. Namun juga digelar serentak diseluruh Indonesia. Sesuai dengan adanya instruksi langsung dari DPP PKS,”terangnya.(AR)
