Kisruh Bansos, Ada Terima Double, Malah Ada PNS, Walikota Tasik : Wajar Saja
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Walikota Tasikmalaya, Drs H Budi Budiman menangapi terkait adanya carut marut dalam penyaluran bansos ke masyarakat.Karena selama ini, ternyata banyak mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak.
Budi menjelaskan wajar terjadi kisruh itu, karena ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja, ada penerapan dari Kemensos.Dengan memberikan perluasan penerima BPNT menjadi 19 ribu KK, biasanya itu, cuma 5 ribu.Artinya itu 19 ribu itu mengambil data dari non DTKS.
Padahal data Non DTKS sudah masuk, sehingga menjadi double.Belum lagi kejadian dari penerima PKH Ibu-ibu sekitar 40 ribu KK.Sedangkan data non DTKS itu, penerimanya Bapak-Bapak.Kasus lain, data masuk dan NIK sudah cocok.Ternyata malah ada PNS, pensiunan dan penerima penghasilan tetap, padahal itu tidak boleh.
“Sehingga wajar, karena faktanya memang begitu.Data yang sudah dihimpun dari warga untuk Kemensos 51 ribu KK, Provinsi 35 ribu KK dan Kota Tasik 17 ribu KK itu.Dilapangan ada yang double, bahkan juga ada PNS,”ujarnya, usai rapat konsultasi penanganan Covid-19.Di
Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (08/06/2020).
Dengan kondisi seperti itu, kata Budi warga harap bersabar, tetapi pihaknya
menjamin tidak ada lagi duplikat.Sebab sudah kerja sama dengan Kantor Pos.Walaupun dari Kemensos dengan kuota 51 ribu KK, hari ini sudah mengeluarkan bantuan Rp 600 ribu bagi 11 ribu KK dan sebelumnya 10 ribu KK.Ternyata sudah 2 kali, memberikan kepada orang yang sama.
“Artinya bayangkan, 51 ribu KK yang menerima itu 11 ribu KK, lalu ditambah double di Kemensos.Sudah terdeteksi ada sekitar 13 ribu KK, sebab ada perluasan.Tadinya mau non DTKS malah jadi DTKS.Pasti penerima akan memilih DTKS, karena waktunya panjang.Sedangkan non DTKS hanya yang terpapar Covid-19 saja,”bebernya.
Pihak Kemensos, lanjut Budi akan mengevaluasi pada, 18 Juni 2020.Bahkan ada berapa dari 51 ribu KK yang tidak jadi tertangani oleh Kemensos itu.Sehingga solusinya, biar pihaknya akan seleksi, karena jelas tidak boleh double.Sebab, Pemkot Tasikmalaya akan ikut mengcover bantuan itu dari APBD Kota Tasikmalaya.Tapi dengan catatan, kalau sudah didata.Nantinya akan diberikan sekitar Rp 250 ribu.Termasuk juga sama dari non DTKS yang 17 ribu KK, sisanya yang 2 bulan senilia Rp 250 ribu.
“Sedangkan kalau terkait alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 itu, ada sekitar Rp 66 milyar.Termasuk didalamnya sebesar Rp 42 milyar untuk bansos dan sisanya masih ada.Terkait untuk recofusing merupakan pergesaran di 0PD ke Covid-19 sekitar Rp 15 milyar.Totalnya ada anggaran Rp 81 milyar, namun yang masuk BTT hanya Rp 66 milyar,”pungkasnya.(AR)
