Minta Kepastian Nasibnya, Ratusan Honerer Datangi DPRD Kota Tasik
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Minta kepastian nasibnya, ratusan tenaga hononer datangi DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (28/7/2022). Mereka, meminta kepastian nasibnya, ketika status honorer dihapus pada 2023.
“Sampai saat ini, belum ada kejelasan dari pemerintah terkait status tenaga honorer. Padahal, pemerintah pusat akan segera menghapus status tenaga honorer pada 2023,”ujar Jajang, salah seorang tenaga kesehatan.
Karena itu, dirinya meminta pemerintah dapat mengangkat honorer di Kota Tasikmalaya. Bisa, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, banyak tenaga honorer di Kota Tasikmalaya yang sudah bekerja selama belasan tahun.
Kata Jajang, bahwa berdasarkan hasil audiensi itu, Pemkot Tasikmalaya belum mampu untuk mengangkat seluruh tenaga honorer, sebagai PPPK sekaligus. Pengangkatan, honorer menjadi PPPK hanya bisa dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini hanya bisa 70 orang, tahun depan 100 orang. Sementara jumlah honorer di sini ada sekitar 1.300 orang,”bebernya.
Menurut dia, ada berbagai alternatif solusi yang muncul dalam hasil audiensi itu. Salah satunya, adalah mengubah nomenklatur pembayaran gaji tenaga honorer, menjadi sumber pembayaran gaji PPPK. Pasalnya, mayoritas fasilitas kesehatan di Kota Tasikmalaya berstatus BLUD. Opsi itu, tentu harus dibahas terlebih dahulu. Namun diharapkan itu bisa dilakukan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr Uus Supangat, mengatakan, rencana penghapusan tenaga honorer memang telah menjadi isu nasional. Tapi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Guna, untuk memfasilitasi para tenaga honorer agar bisa tetap bekerja. Namun, kuota yang diberikan oleh pemerintah masih terbatas.
Salah satu solusi yang dihasilkan dari pertemuan itu, adalah mencari sumber pembiayaan untuk PPPK. Namun, sebagai alternatif itu masih harus dibahas lebih lanjut. Pasalnya, alternatif itu menyangkut dengan kebijakan keuangan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, Gun Gun Pahlagunara, mengatakan, pihaknya sebenarnya ingin mengangkat semua honorer menjadi PPPK. Namun, Pemkot Tasikmalaya tak memiliki anggaran untuk menggaji seluruh PPPK. Sebab, pembayaran gaji PPPK dibebankan kepada daerah.
“Saya bisa membuka formasi untuk seribu orang nakes, tapi penggajiannya harus dipersiapkan. Anggaran di kami tidak hanya untuk gaji, tapi ada hal yang lainnya,”imbuhnya.
Kata Gun Gun, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji. Apabila, semua nakes honorer diangkat menjadi PPPK mencapai Rp 7 miliar per bulan. Sementara yang perlu diangkat menjadi PPPK, bukan hanya nakes, melainkan juga tenaga honorer lainnya.(***)
