Pejabat Pemkot Tasik Terjerat Kasus Sabu?Mahasiswa Desak Para ASN Dites Urine

Kota.Tasik (kilangbara.com)-Pasca dugaan adanya penangkapan salah seorang pejabat eselon 2 di Pemkot Tasikmalaya, berinisial AA yang terjerat kasus sabu-sabu. Hingga, harus berurusan dengan Polda Jabar. Ternyata, kini membuat kaget sejumlah warga Kota Tasikmalaya. Salah satunya itu, datang dari kalangan mahasiswa.

Aktivis mahasiswa Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha mengaku miris. Dengan adanya, pemberitaan diberbagai media terkait peristiwa itu, sehingga pihaknya mendesak kepada Pj Walikota Tasikmalaya. Supaya, segera dilakukan test urine/sejenisnya secara massal. Bagi, seluruh ASN yang berada dilingkungan Pemkot Tasikmalaya.

“Karena, sangat tidak menutup kemungkinan. Masih, ada ASN disetiap OPD yang mengkonsumsi narkoba tersebut,”terang mahasiswa STIA Tasikmalaya itu, Jumat (17/03/2023).

Sedangkan terkait penangkapan AA, kata Ardiana. Pihaknya, menganggap bahwa kronologi atau dasar penangkapannya itu masih bias. Sehingga, membuat sebagai mahasiswa yang senantiasa dituntut kritis. Musti berpikir keras, terutama pada penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar.

“Kami mahasiswa Kota Tasik, siap mengawal kasus ini sampai bisa diusut tuntas. Jangan, sampai ada pertanyaan dibenak kami mengenai kasus ini,”bebernya.

Pihaknya lanjut Ardiana. Berharap kepada Polda Jabar, mampu secepatnya melakukan penulusuran keterangan lebih lanjut sampai ke akar-akarnya. Lalu, memproses seperti dari mana yang bersangkutan bisa mendapatkan barang tersebut.

Selain itu, mendesak pihak kepolisian untuk bisa menjaga marwah, integritas dan profesionalitas institusinya. Jangan hanya, menyuruh AA untuk melakukan rehabilitasi. Sedangkan, proses hukumnya seolah tidak prioritas.

Pertanyaanya, kemudian apa kepentingan Polda Jabar. Jika hanya menangkap kemudian dilepas dan menyuruh untuk direhabilitasi. Karena, sepengetahuan mahasiswa, bahwa polisi itu menegakkan hukum, bukan hanya menyuruh rehabilitasi.

“Tentunya, berharap hukum ini tegak seadil-adilnya, jangan dibeda-bedakan. Ketika menangkap masyarakat sipil dan aparatur pemerintah. Tentu sampai ada privilege, intinya jangan sampai ada dusta diantara kita. Apalagi, jika memang ini sudah terbukti,”pungkasnya.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!