Datang ke DPRD, Walikota Tasik Beberkan Dana Penanganan Covid-19 & Kisruh Bansos
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Datang dalam rapat konsultasi penanganan wabah Covid 19.Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (08/06/2020).Walikota Tasikmalaya, Drs H Budi Budiman beberkan dana penanganan Covid-19 selama ini.
“Alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 itu, ada sekitar Rp 66 milyar.Termasuk didalamnya untuk bansos Rp 42 milyar dan sisanya masih ada,”ujarnya didepan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim SH, Wakil Ketua dan sejumlah Ketua Komisi DPRD Kota Tasikmalaya itu.
Terkait untuk recofusing, kata Budi merupakan pergesaran disejumlah 0PD untuk penanganan ke Pandemi Covid-19, ada sekitar Rp 15 milyar.Sehingga totalnya tersebut, ada sebesar Rp 81 milyar.Namun yang masuk ke BTT hanya Rp 66 milyar.
Adapun terkait adanya carut marut dalam penyaluran bansos ke masyarakat.Budi menjelaskan wajar terjadi kisruh itu, karena ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja, ada penerapan dari Kemensos.Dengan memberikan perluasan penerima BPNT menjadi 19 ribu KK, biasanya itu, cuma 5 ribu.Artinya itu 19 ribu itu mengambil data dari non DTKS.
Padahal data Non DTKS sudah masuk, sehingga menjadi double.Belum lagi kejadian dari penerima PKH Ibu-ibu sekitar 40 ribu KK.Sedangkan data non DTKS itu, penerimanya Bapak-Bapak.Kasus lain, data masuk dan NIK sudah cocok.Ternyata malah ada PNS, pensiunan dan penerima penghasilan tetap, padahal itu tidak boleh.
“Sehingga wajar, karena faktanya memang begitu.Data yang sudah dihimpun dari warga untuk Kemensos 51 ribu, Provinsi 35 ribu dan Kota Tasik 17 ribu itu.Dilapangan ada yang double, bahkan juga ada PNS menerima,”ucapnya.
Dengan kondisi seperti itu, lanjut Budi warga harap bersabar, tetapi pihaknya menjamin tidak ada lagi duplikat.Sebab sudah kerja sama dengan Kantor Pos.Walaupun dari Kemensos dengan kuota 51 ribu KK, hari ini sudah mengeluarkan bantuan Rp 600 ribu bagi 11 ribu KK dan sebelumnya 10 ribu KK.Ternyata sudah 2 kali, memberikan kepada orang yang sama.
Artinya bayangkan, 51 ribu KK yang menerima itu 11 ribu KK, lalu ditambah double di Kemensos.Sudah terdeteksi ada sekitar 13 ribu, sebab ada perluasan.Tadinya mau non DTKS malah jadi DTKS.Pasti penerima akan memilih DTKS, karena waktunya panjang.Sedangkan non DTKS hanya yang terpapar Covid-19 saja.
Pihak Kemensos, terang Budi akan mengevaluasi pada, 18 Juni 2020.Bahkan berapa dari 51 ribu KK yang tidak jadi tertangani oleh Kemensos itu.Biar pihaknya akan seleksi, karena jelas tidak boleh double.Sebab, Pemkot Tasikmalaya akan ikut mengcover bantuan itu dari APBD Kota Tasikmalaya.Tapi dengan catatan, kalau sudah didata.Nantinya akan diberikan sekitar Rp 250 ribu.Termasuk juga dari non DTKS yang 17 ribu KK, sisanya yang 2 bulan sama sebesar Rp 250 ribu.(AR)
