Datangi DPRD Pangandaran, SERAM Tolak Rencana Pemerintah, Impor 1 Juta Ton Beras
Pangandaran (kilangbara.com)-Gabungan kelompok tani dan pelaku usaha pertanian yang menamakan Serikat Rakyat Marhaen (SERAM), datangi DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (29/03/2021). Kedatangannya itu, guna untuk menyampaikan aspirasinya dengan menolak. Rencana pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian. Tentang rencana impor satu juta ton beras.
Sekjen SERAM, Andang Nusa Putera mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak rencana impor beras. Sebab saat ini dilapangan terjadi penurunan harga gabah. Tentunya sangat merugikan petani. Dimana, saat ini petani diberbagai wilayah sedang melaksanakan panen raya. Panen raya itu, seharusnya menjadi momen yang sangat membahagiakn bagi para petani, tetapi sekarang malah sebaliknya, petani menjadi susah.
“Sangat miris, dimana Indonesia sebagai negara agraria. Tetapi negara tidak hadir disana, malah membuat petani semakin sengsara. Seharusnya hasil petani itu dibeli oleh negara,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh, Yayat. Perwakilan SERAM dari Kecamatan Sidamulih.Ia mengatakan,
menolak rencana import satu juta ton beras tersebut. Selain itu, dengan adanya kartu tani, beberapa waktu yang lalu. Para petani kesulitan untuk memperoleh pupuk, sebab tidak semua petani memiliki kartu tani tersebut. Pasalnya, mau buat kartu tani itu, birokrasinya berbelit-belit. Bahkan kata
Dinas terkait, harus dari desa, sementara pihak desa menyarankan melalui dinas terkait. Petani jadi makin susah kalau seperti ini.
Uday, Perwakilan Kecamatan Mangunjaya menambahkan, rencana pemerintah untuk mengimpor itu, sangat ironis sekali, dimana saat ini. Di semua wilayah sedang melaksanakan panen raya. Sehingga, dengan adanya rencana import itu, membuat harga jual gabah anjlok menjadi Rp 3.800. Itu pun petani kesulitan untuk menjual, sebab para bakul enggan menerima, karena khawatir harga akan semakin anjlok.
Menurutnya, rencana tersebut menambah kesulitan para petani, pasalnya beberapa waktu yang lalu, petani cukup disulitkan. Dengan kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang melambung tinggi dari Rp 90 ribu menjadi Rp 120 ribu, bahkan untuk SP36 itu sudah tidak ada di pasaran. NPK harga masih tetap, tetapi kualitasnya dikurangi, menurut penjual pupuk saat ini, subsidinya dikurangi. Kalau SP36 subsidinya malah sudah dicabut.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M mengaku, pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh SERAM. Tentunya, DPRD Kabupaten Pangandaran menolak dengan adanya rencana import tersebut. Karena akan sangat berpengaruh kepada nasib para petani. Semestinya stok beras mengalami surplus. Sehingga bisa menjadi negara pengeskpor beras bukan malah menjadi negara pengimpor beras. Masalah itu,
menjadi persoalan serius, bagi bangsa kita, tata kelola agrarianya belum optimal.
Adapun, terkait saat ini dengan anjloknya harga gabah. Pemkab Pangandaran tengah merancang perlindungan, terhadap petani terutama pada harga gabah, salah satunya dengan membangun lumbung padi.
“Berasnya kita beli, diharapkan dengan pola tersebut minimal bisa mnyetabilkan harga gabah,”tuturnya.
Sedangkan terkait dengan kelangkaan pupuk, Asep menjelaskan awal permasalahan itu, dari data base petani, pola pendataan yang selama ini, dilakukan masih kurang baik. Sehingga hasilnya akan merepotkan petani. Satu contoh, seseorang hanya disurvey ke rumah saja tidak dilihat lahannya, data itu kan masuk ke pusat, maka kebutuhan pupuk itu dilaporkan ke pusat. Subsidinya pun saat ini masih oleh pusat, oleh karena itu, dirinya berharap, Pemkab Pangandaran memberikan tambahan subsidi pupuk. Walaupun subsidi pupuk merupakan kewenangan pusat. Arah kesana sudah mulai merancang.(Age)
