Penataan Kawasan Dadaha Paling Cepat 4 Bulan, Ade : Akan Libatkan Stakeholder Melalui FGD
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Peran Satgas Penataan Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya. Kini, tengah disorot oleh sejumlah masyarakat. Pasalnya, setelah melakukan ujicoba penataan sebelumnya tidak ada tindaklanjutnya.
Ketua Harian Satgas Penataan Kawasan Dadaha, Ade Hendar. Kini, angkat bicara dengan menyampaikan pasca ujicoba tersebut. Tim Satgas Penataan, langsung melakukan rapat koordinasi yang kedua minggu kemarin dengan sejumlah OPD terkait.
“Masing-masing OPD itu sesuai tupoksinya. Telah, memberikan evaluasinya terhadap ujicoba penataan Kawasan Dadaha ini,”ujarnya. Saat ditemui di Kantor Disporabudpar, Senin (9/11/2026).
OPD terkait itu tutur Ade, ada Dishub, Satpol PP, Indag, PUTR, Perawaskim, Disporabudpar dan lainnya. Berikutnya, rencana diminggu ini OPD itu harus memberikan bahan. Serta, bisa melakukan ekspose OPD masing-masing. Sehingga, kawasan Dadaha dapat sentuhan dari ahlinya.
Kemudian, setelah selesai ekspose itu bisa menjadi bahan. Serta, nanti minta rapat dengar pendapat dulu ke DPRD ke komisi yang terkait. Selanjutnya, akan melakukan Forum Group Diskusi (FGD). Dengan, mengundang sejumlah stakeholder sebagai partispatif.
Sehingga, Kawasan Dadaha itu akan dibikin mau seperti apa?kalau sudah disepakati dan itu jadi ajuan bersama juga diawasi sama-sama. Tentu yang terpampang di RTBL jadi acuan. Dalam, proses FGD ada yang ditambah dan dikurangi. Kalau sudah disepakati, tinggal eksekusi saja.
Saat ini, pihalnya sudah memiliki siteplan terkait penataannya tersebut. Nanti, di FGD juga ada pemetaan sebagai salah satu pembahasannya. Termasuk juga didalamnya ada pemetaan untuk penempatan zona para PKL.
“Nanti setelah beres penataan, diserahkan ke UPTD Dadaha bisa mandiri. Dalam penataan Dadaha ini dalam SK tidak ada targetnya. Tapi, kami merencanakan paling cepat 4 bulan dan paling lambat itu 6 bulan,”ungkapnya.
Ketika disinggung apakah bekas TPST Depo sampah Dadaha akan disewakan untuk dijadikan cafe?Kaban Kesbangpol itu membantahnya dan lahan tersebut lebih baik bisa dijadilkan sebagai pusat informasi saja.(AR)
