Sebelum Langkah Teknis!Penataan Lahan Eks Setda Lama, Bupati Tasik Tunggu Respon Walikota
Kab.Tasik (kilangbara.com)-Rencana penataan ulang kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) lama milik Pemkab Tasikmalaya diwilayah Kota Tasikmalaya. Tentunya, butuh komitmen kolaborasi antar pemerintah daerah. Bahkan, Pemkab Tasikmalaya memastikan langkah penataan aset strategis itu. Berlandaskan, semangat saling mendukung demi membantu penyelesaian persoalan tata kota dan kebutuhan ruang di Kota Tasikmalaya.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan, bahwa sinergi kedua daerah sebenarnya telah diikat melalui nota kesepahaman Memorandum Of Understanding (MOU) pada momen Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahun 2025 lalu. Kerjasama itu, mengusung kesepahaman fundamental yakni potensi aset milik kabupaten ditata sedemikian rupa. Agar, membawa kemanfaatan nyata bagi kemajuan Kota Tasikmalaya.
“Semangatnya kerja sama saling mendukung. Kota Tasikmalaya, sedang menata kawasan pusat kotanya yang krusial butuh kantong parkir. Kabupaten Tasik, mendorong agar potensi asetnya tidak terbengkalai. Kalau dibiarkan, kawasan jadi kumuh dan parkir semrawut, kasihan Pak Wali Kota dalam menata kotanya,”ujarnya, Senin (9/11/2026).
Menurut Bupati, posisi eks Setda lama itu berada di jantung perkotaan. Serta, dinilai menjadi kunci utama untuk membantu Pemkot Tasikmalaya. Guna, mengurai benang kusut ketersediaan lahan parkir dan ruang publik. Tentu, kalau dibiarkan bangunan eks Setda terbengkalai. Tidak saja mencederai estetika kota, tapi juga memicu potensi kesemrawutan lalu lintas disekitarnya.
Sebagai bentuk rasa saling menghormati batas wilayah administrasi. Pihaknya mengaku, sengaja menunggu respons dan pernyataan resmi dari Wali Kota Tasikmalaya terlebih dahulu, sebelum menegaskan langkah teknis Pemkab ke publik.
“Saya tahu diri, karena wilayahnya berada di Kota Tasikmalaya. Tidak elok kalau saya mendahului. Begitu Pak Wali Kota sudah memberikan pernyataan, baru kami tegaskan penataan ini,”ungkapnya.
Kata Bupati, komunikasi intensif antar pemerintah daerah. Kini sudah bergerak ditingkat teknis. Sekitar dua minggu lalu, Pemkab Tasikmalaya telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Agar, berdiskusi langsung dengan BPKPD Kota Tasikmalaya terkait peta pemanfaatan lahan.
Dalam pembahasan itu, terbuka ruang bagi Pemkot Tasikmalaya untuk memanfaatkan lahan eks Setda melalui skema pinjam pakai antar-instansi pemerintah (government to government). Pemkab, mempersilakan Pemkot menginventarisasi bagian aset mana yang belum akan digunakan oleh Pemkab, dalam jangka panjang untuk ditata sebagai fasilitas publik.
“Intinya Pemkot Tasikmalaya bisa meminjam aset Pemda Kabupaten yang ada di kota, melalui skema pinjam pakai. Silakan cari titik yang sekiranya masih lama tidak dipakai oleh kabupaten. Namun, untuk titik yang akan segera digunakan kabupaten, tentu belum bisa dipinjam pakai,”bebernya.
Bupati menjelaskan, guna merealisasikan penataan kawasan eks Setda agar siap dimanfaatkan bersama. Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyetujui alokasi penganggaran pada APBD Perubahan 2026. Langkah perapihan ini juga dijalankan untuk memenuhi target koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait, efisiensi barang milik daerah, serta menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Supaya, aset daerah tidak mengalami penyusutan nilai akibat dibiarkan pasif.
Surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemkab Tasikmalaya, belakangan ini dipastikan sebagai prosedur standar sebelum kegiatan perapihan lapangan dimulai.
Langkah fisik tersebut harus tetap dilaksanakan. Agar, tidak menjadi temuan administratif di kemudian hari, sekaligus menjadi dasar konkret dimulainya penataan kawasan demi kemajuan bersama warga Tasikmalaya.(***)
