Oknum Wartawan, Resahkan Guru di Majalengka, Jejep : Mereka Tak Kebal Hukum

Majalengka (kilangbara.com)-Para guru yang berada di Kabupaten Majalengka. Kini, mengaku merasa resah dengan kehadiran. Sejumlah oknum wartawan yang datang ke sekolah. Pasalnya, kedatangannya itu tidak jelas, justru kerap meresahkan para guru yang tengah mengajar.

Modus mereka beragam, terutama kalau ada pembangunan disekolah. Datangnya, berkelompok dan mempersoalkan masalah proyek pembangunan, tanpa disertai data. Namun, ujung-ujungnya malah meminta uang.

“Akhirnya, kami menjadi alergi dengan semua wartawan. Termasuk wartawan yang benar,ā€¯kesalnya, Kamis (01/4/2021).

Hal senada juga dialami oleh guru ngaji di Kecamatan Leuwimunding, Ustadz Ade M Cholid Azwar. Mengaku kedatangan banyak wartawan, dengan mempertanyakan terkait penggunaan Bantuan Operasional Pesantren (BOP), akibat terdampak Covid-19.

Para oknum wartawan tersebut, datang langsung menuding. Bahwa, pihaknya telah menyalahgunakan anggaran tersebut. Padahal sudah dijelaskan sudah ada SPJ nya. Tapi, setelah diberi penjelasan, ujungnya malah minta uang dengan alasan beragam.

Terpisah, Ketua PWI Majalengka Jejep Falahul Alam menegaskan, semua wartawan baik media cetak, elektronik, online, radio, itu tidak kebal hukum. Sehingga, tidak bisa sesuka hati memberitakan berbagai hal, tanpa mengungkap fakta sesungguhnya, karena dapat merugikan orang lain.

“Tentunya, kita negara hukum, sehingga siapa pun yang melanggar, harus mempertanggungjawabkannya, termasuk oknum wartawan,”bebernya. Saat menerima konsultasi, seorang guru yang kerap didatangi oknum wartawan.

Kata Jejep, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan, akibat pemberitaan. Disarankan agar melakukan hak jawab atau melaporkan ke Dewan Pers. Bila hal ini sudah ditempuh dan tidak ada solusi, baru dapat menempuh jalur hukum. Sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Begitu pula, kalau ada wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di halang-halangi. Tentunya itu pun tidak dibenarkan, karena melanggar UU Pers atau bisa didenda sebesar Rp 500 juta.

Biasanya, kecenderungan wartawan yang menyerang seseorang atau lembaga, tidak punya itikad baik dan patut dicurigai maksud dan tujuannya. Karena, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik atau masuk dalam kasus delik pers.

Wartawan yang profesional itu, bekerja harus mengacu pada Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Tentang pers sebagai rambu-rambu dalam menjalankan profesinya. Adapun, kalau ada berita tudingan, misalnya terkait korupsi, tanpa disertai fakta, itu bisa masuk kasus delik pers yang melanggar UU Pers.(Sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!