Kursi Empuk Pejabat Aktif Jadi Dewas di RSUD Dokar, Apa Pengawasannya Optimal dan Independen?
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Irfan Ramdani kini menyoroti. Pasca, Walikota Tasikmalaya telah melantikan 3 pejabat aktif sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, Rabu (16/09/2026).
Tiga pejabat aktif tersebut, Asisten Daerah III Sekretariat Kota Tasikmalaya, Drs Asep Maman Permana, Kabid Anggaran BPKAD, Demi Rahayu SE dan Kepala Puskesmas Bungursari, Eko Anggoro Sulistaji.
Jabatan ini kerap disebut sebagai “kursi empuk”. Karena, menawarkan pendapatan tambahan bulanan berupa honorarium tetap diluar gaji pokok mereka, sebagai pejabat struktural.
“Pengangkatan dewan pengawas tersebut, tentu diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola RSUD dr Soekardjo,”bebernya, Jumat (18/9/2026).
Namun tutur Irfan, ketika ada pejabat aktif Pemkot Tasikmalaya. Dipercaya menjabat sebagai pengawas, tentunya wajar publik mempertanyakan bagaimana pembagian waktu, fokus, independensi dan potensi konflik kepentingannya.
Persoalannya bukan “boleh ataupun tidak boleh”. Namun yang jauh lebih penting itu adalah, apakah fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dan benar benar independen?
Apalagi dewas memiliki fungsi strategis dalam mengawasi tata kelola keuangan, SDM dan kualitas pelayanan RSUD. Sehingga, jangan sampai rangkap jabatan menimbulkan persepsi. Bahwa, pengawasan dilakukan oleh bagian dari lingkungan birokrasi yang sama.
Karena itu, Pemkot kota Tasikmalaya sebaiknya harus terbuka kepada masyarakat. Tentang, mekanisme seleksi, kriteria kompetensi, pembagian tugas dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan bagi pejabat yg merangkap sebagai dewan pengawas.
Masyarakat, tidak hanya membutuhkan rumah sakit yang tertib secara administrasi dan keuangan saja. Namun juga pelayanan yang cepat, profesional , transparan dan berpihak terhadap pasien.
Rangkap jabatan, mungkin memiliki dasar aturan. Tapi, kualitas pengawasan tetap harus dibuktikan melalui kinerja dan transparansi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya sederhana. Apakah RSUD dr Soekarjo benar benar semakin baik dan masyarakat semakin mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.(AR)
