PMII UNITAS Digoyang Konflik?Rifai : Saya Kritik Ketua Bukan Serangan Pribadi, Jangan Baper!
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Dinamika ditubuh PMII Komisariat Universitas Islam Tasikmalaya (UNITAS). Sudah, terasa mulai menghangat diinternal organisasi tersebut. Bahkan, kini telah berhembus kencang tertiup sampai dengan ke permukaan eksternal.
Apalagi setelah, Ketua Rayon Syariah
PMII UNITAS, Muhammad Rifa’i angkat bicara ke media. Langsung, menanggapi pernyataan orang yang dimaksud. Dengan mengatakan, “kalau masih membutuhkan, jangan meludah sendiri”. Statement itu, telah berkembang dalam dinamika organisasi tersebut.
“Pernyataan itu, justru berpotensi menggeser substansi persoalan. Sebab, yang sedang dibicarakan bukan hubungan personal antara satu individu dengan individu lainnya. Tapi, persoalan kepemimpinan, jabatan, tanggung jawab, dan kepentingan organisasi,”ujarnya, Selasa (1/9/2026).
Rifa’i menegaskan, ketika seseorang berbicara dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai ketua. Tentu, persoalannya tidak lagi semata-mata persoalan pribadi. Karena, ada mandat organisasi yang melekat didalamnya. Ketika terdapat sikap, kebijakan, atau keputusan yang perlu dipertanyakan. Wajar, ada kritik terhadap hal tersebut dan jangan merasa baper.
“Kritik tidak dapat disamakan dengan permusuhan ataupun tindakan merendahkan pribadi. Dalam organisasi, kritik merupakan bagian dari kontrol dan evaluasi. Agar, kepemimpinan tetap berjalan sesuai dengan mandat dan tujuan organisasi,”bebernya.
Kata Rifa’i, kalau kritik kemudian dibalas dengan narasi bahwa kita masih membutuhkan. Hal itu, menurutnya justru keliru dalam menempatkan persoalan. Organisasi itu, bukan hubungan transaksional. Tidak boleh, mengatakan seseorang boleh mengkritik hanya ketika tidak memiliki kepentingan, atau sebaliknya tidak boleh mengkritik karena masih membutuhkan kerja sama.
Hubungan kerja sama dan kritik dapat berjalan secara bersamaan. Seseorang, tetap dapat menghormati pemimpin secara personal. Tapi, pada saat yang sama memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan atau sikap kepemimpinannya.
“Kami tidak sedang meludah kepada siapa pun. Tapi, sedang menjalankan fungsi kontrol terhadap sebuah jabatan. Kalau yang kami sampaikan dianggap keliru, mari jawab dengan argumentasi dan data, bukan dengan membawa persoalan ke ranah personal,”sesalnya.
TUNTUTAN DAN SOLUSI
Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, Rifa’i menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan ini berhenti, pada saling melempar pernyataan diruang publik.
Karena itu, terdapat beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan.
Pertama, pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Perlu, memberikan klarifikasi secara terbuka dan proporsional mengenai substansi yang menjadi perdebatan.
Kedua, perlu dibuka ruang dialog atau forum resmi organisasi yang mempertemukan pihak-pihak terkait. Agar, persoalan tidak berkembang menjadi konflik personal.
Ketiga, setiap keputusan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan organisasi, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi proses, dasar pertimbangan maupun dampaknya terhadap anggota.
Keempat, apabila terdapat perbedaan pandangan, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada aturan dan mekanisme organisasi. Bukan, berdasarkan kedekatan personal, senioritas, ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Kelima, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kepemimpinan, maka perlu dilakukan evaluasi secara objektif dan menghasilkan langkah perbaikan yang jelas.
“Solusinya simple. Kalau ada persoalan, duduk bersama. Kalau ada kritik, jawab dengan argumentasi. Kalau ada keputusan yang dipersoalkan, buka dasar dan prosesnya. Kalau memang ada kekeliruan, lakukan evaluasi dan perbaikan. Jangan, setiap kritik terhadap jabatan kemudian dipersonalisasi donk,”pintanya.
Rifa’i juga menekankan, bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk memperpanjang konflik. Tujuannya, bukan memperbesar konflik, apalagi menyerang pribadi. Justru, ingin memastikan agar persoalan ini diselesaikan secara dewasa dan organisasi tetap berjalan dengan sehat. Dirinya, menghormati setiap individu, tetapi juga akan tetap kritis terhadap setiap persoalan yang menyangkut kepentingan organisasi.
Bahwa, jabatan pada hakikatnya merupakan amanah, bukan alat untuk menghindari kritik. Semakin besar, mandat yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menerima kritik dan memberikan pertanggungjawaban. Jabatan, bukan tameng dari evaluasi.
Rifa’i berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan. Jangan jadikan narasi ‘masih membutuhkan’ sebagai alasan untuk menghilangkan kritik. Hari ini, mungkin membutuhkan kerja sama satu sama lain, tetapi itu tidak berarti kita harus kehilangan prinsip. Bagi dirinya pribadi tetap dihormati, jabatan tetap dikritisi, dan kepentingan organisasi harus tetap menjadi prioritas.(***)
