Sistem Zonasi PPDB di Kota Tasik, Jadi Keluhan Warga di Reses Anggota DPRD Dari Demokrat
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Tiga anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Demokrat. Masing-masing, Anang Sapaat S.Sos, Siti Hajar dan Aufa melaksanakan reses bersama tahun anggaran 2024-2025. Di Sekretariat DPC Partai Demokrat, Minggu (24/11/2024).
Anang mengatakan, dalam kegiatan reses tersebut. Ada, beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat. Salah satunya itu, sistem zonasi sekolah yang kerap menimbulkan kekhawatiran para orang tua. Ketika, dalam penerimaan Peserta didik Baru (PPDB).
“Mereka menyampaikan aspirasinya ingin ada perubahan dalam zonasi PPDB itu. Karena, disamping tidak merata dan juga banyak merugikan,”ucap Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya tersebut.
Mantan wartawan itu menuturkan. Selama ini, banyak wilayah yang tidak masuk ke sistem zonasi PPDB. Hingga, banyak orang tua tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Akhirnya, hanya dapat masuk ke sekolah swasta. Padahal, kenginannya itu daftar dulu ke sekolah negeri, baru setelah itu ke sekolah swasta.
“Sistem zonasi PPDB itu, harus ada perbaikan dari pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, aspirasinya dari mereka itu zonasi PPDB tersebut harus ditiadakan,”ungkapnya.
Selain zonasi PPDB terang Anang. Sejumlah masyarakat itu pun menyampaikan keluhan lainnya. Seperti, persoalan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur. Terkait, infrastruktur banyak selokan yang dikeluhkan dikarenankan banjir. Terutama, dimusim hujan seperti sekarang ini. Pasalnya, banyak wilayah yang tidak benar selokannya untuk buang air.
“Ada, usul untuk perbaikan khususnya di Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang. Aspirasi lainnya, terkait bantuan ekonomi bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Mereka, usul supaya bisa menunjang ekonimi warga menuju sejahtera,”ujarnya.
Anang berjanji, pasca reses itu bakal ditampung dulu. Nanti, akan tuangkan dalam usulan program pokir masing-masing anggota DPRD tersebut. Serta, akan dimasukan dalam usulan Pemkot Tasikmalaya dan bakal ditetapkan. Sehingga, diharapkan bisa terakomimodir dalam pokir dan program pemerintah pusat dan daerah.(AR)
