Polemik Proyek Gedung Poliklinik RSUD, DPRD Kota Tasik Didesak Bentuk Pansus

Kota.Tasik (kilangbara.com)-Buntut polemik, proyek Gedung Poliklinik RSUD dr Soekarjo Kota Tasikmalaya. Gabungan 3 ormas yaitu Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI), Seniman Jalanan Tasikmalaya (Senjata), Laskar Siliwangi (SLI). Mendesak, agar DPRD Kota Tasikmalaya segera membentuk pansus.

Dicky, salah satu korlap dalam aksi itu menjelaskan. Agar, DPRD segera membentuk pansus terkait poliklinik. Agar, permasalahannya jelas dan menuntut pihak kejaksaan supaya cepat mengambil langkah hukum. Serta, menangkap orang-orang terkait yang diduga sudah membuat proyek poliklinik tersebut mangkrak.

Pihaknya, tidak mau dibawa ke arena sandiwara, dimana selalu dijanjikan berulang ulang. Apakah, anggota dewan tidak peduli sama sekali terhadap permasalahan itu. Ataukah sama-sama kebagian enaknya dari pengusaha, atau mungkin PIP (rekanan) itu, milik orangnya pemerintah.

“Sehingga, sampai sekarang pertanggungjawabannya itu, terus dibiarkan bertele-tele saja,”kesalnya. Ketika, orasi didepan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam, Rabu (22/06/2022).

Menurut Diki, DPRD malah asyik mengurus dirinya sendiri menghadapi pemilu, sehingga urusan rakyatnya diabaikan. DPRD bisanya memberi janji manis, padahal silahkan kontrol dan lihat permasalahan yang sedang membelenggu. Proyek, poliklinik RSUD dr Soekardjo, jangan duduk saja dikursi milik rakyat.

DPRD, belum bisa bekerja mengontrol dan mengawasi urusan proyek tersebut.
Buktinya, pemborong sebetulnya belum bisa bekerja benar dari urusan pengerjaan dan hasil kerjaannya. Serta urusan administrasinya, sehingga 60 orang para pekerja menjadi korbannya.
Padahal, sudah disampaikan beberapa kali kepada DPRD. Namun, tetap tidak selesai, kenapa tidak selesai? karena sampai sekarang ini, tidak ada para pihak yang mau persoalan ini selesai.

“Saat BPK dan Inspektorat terjun ditemukan yang mengganjalnya adalah urusan dokumen, kok bisa sekelas pejabat pemerintah terganjal urusan dokumen?kami kaget sekali,”kesalnya.

Terkait upah, lanjut Dicky memang urusan upah buruh pegawai proyek, bukan urusan pemerintah. Tapikan buruh juga dilindungi undang-undang dan harus kemana lagi buruh mengadu. Pihaknya, sudah bolak balik kesana kemari, tapi apalah daya pemerintah dan anggota dewan juga tidak ada niat baik sampai sekarang.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengaku. Pihaknya, siap mendorong dan membantu penuntasan masalah ini. Serta, menegaskan dan mempersilahkan kepada rekan- rekan ormas, guna untuk melaporkannya kepada pihak APH, jika ada indikasi korupsi.

”Kami DPRD tidak memihak, tapi mendorong supaya pihak pemborong. Segera, membayarkan upah hak para pekerja dan silahkan untuk dilaporkan ke pihak APH, jika rekan-rekan menemukan indikasi korupsi terkait pembangunan poliklinik RSUD dr Soekardjo,”pintanya.(AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!