Ini Aspirasi!Walikota Tasik Diminta Ikuti Himbauan KDM Hapus Tunggakan PBB Ringankan Warga
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Sejumlah warga Kota Tasikmalaya sangat merespon positif. Dengan, adanya himbauan dari Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Supaya, seluruh Bupati dan Walikota di Jawa Barat. Bisa, membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan, terhitung untuk tahun 2024 ke belakang.
“Ya, ada aspirasi warga menanyakan himbauan KDM itu. Kapan, di Kota Tasikmalaya bisa dilaksanakan?karena didaerah yang lain sudah direalisasikan,” tutur anggota Komisi DPRD II Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi. Usai reses, di Aula Kesbangpol, Selasa (19/8/2025).
Sehingga terang politisi PDIP itu. Warga tersebut, sangat berharap meminta kepada Walikota Tasikmalaya, Viman Alfarizi bisa mengikuti himbauan KDM untuk dapat menghapus tunggakan PBB. Pasalnya, himbauan itu bisa meringankan beban masyarakat. Ditengah, atmosfir daya beli warga yang lagi menurun selama ini.
“Mereka tahu, karena himbauan KDM itu viral dimedsos. Sehingga, dalam momen reses ini aspirasinya disampaikan. Tentunya, himbauan itu sangat membantu dan suara masyarakat berharap bisa dihapus tunggakannya oleh Pak Walikota,”bebernya. Anggota DPRD, Dapil Tawang, Cihideung dan Bungursari tersebut.
Selain aspirasi PBB kata Kepler. Masyarakat pun, ada yang menyampaikan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, masih ditemukan ada menu makannya tidak sesuai. Kemudian, Sekolah Rakyat, ternyata masih banyak yang tidak tahu. Sehingga, informasi maksud dan tujuan sekolah itu, selama ini sosialisasinya kurang maksimal.
Selanjutnya Koperasi Merah Putih, mereka banyak yang bertanya kapan bisa beroperasionalnya?termasuk, para pelaku UMKM agar bisa diberi kemudahan pinjam modal buat usahanya. Misalnya ke BUMD, kebetulan Pemkot Tasikmalaya punya BPR Al-Madinah. Mereka, berharap bisa pinjam dana bergulir untuk usaha.
“Semua aspirasi masyarakat itu bakal ditindaklanjuti melalui mekanisme Setwan DPRD ke Pemkot Tasikmalaya. Supaya, sejumlah aspirasi itu bisa dieksekusi menjadi kebijakan pemerintah. Termasuk juga akan disampaikan langsung ke OPD terkait,”janjinya.(AR)
