Terkait Pupuk Bersubsidi, DPC APDESI Kab Pangandaran, Datangi Gedung DPRD
Pangandaran (kilangbara.com)-Terkait
pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani.DPC APDESI Kabupaten Pangandaran datangi DPRD Pangandaran.Guna melakukan
rapat dengar pendapat umum.Dalam rapat itu, dipimpinan oleh Ketua Komisi II H
Endang Ahmad Hidayat.
Hasil pembahasan tersebut diperoleh beberapa laporan antara lain.Arah kebijakan pupuk bersubsidi ke depan.Harus ada penyempurnaan data petani e-RDKK penerima subsidi.Dengan basis data NIK, nama sesuai KTP, dan alamat (by name by address).Pupuk bersubsidi diperuntukan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan (petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menggarap lahan paling luas 2 Ha dan petani petambak paling luas 1 Ha.
“Penebusan pupuk bersubsidi tahun 2021, harus dilakukan dengan menggunakan kartu tani,”ujar Endang, ( 04/11/2020)
Kata Endang, pendistribusi pupuk melalui pola tertutup mulai dari produsen, Lini I, Lini II, Lini III, sesuai Permendag Nomor 15 Tahun 2013.Selanjutnya sampai ke Lini IV dan oetani penggunaan dosis rekomendasi sebagai batas maksimal dalam system e-RDKK.Jadi mekanisme pendataan e- RDKK, penerbitan & penggunaan kartu tani.Usulan pupuk dari kelompok tani verifikasi usulan secara berjenjang dengan sistem E-RDKK.Penebusan oupuk dengan EDC dan kartu tani
Manfaat e-RDKK.
Lalu, data petani berdasarkan NIK,
lebih transparan dalam pendistribusian dan pengalokasian pupuk bersubsidi.Agar mempermudah dalam pemantauan tiap level pengajuan (pengusulan) kebutuhan pupuk.Agar mengetahui kebutuhan pupuk per komoditas, dari database tahun sebelumnya, supaya akan lebih mudah terekam.
“Agar pengendalian terhadap penggunaan subsidi pupuk per petani/NIK/Ha.Dapat dilakukan melalui sistem data kartu tani Kabupaten Pangandaran Tahun 2020,” terangnya.
Endang menjelaskan, rekapitulasi E-RDKK pupuk bersubsidi Kabupaten Pangandaran 2020.Tindaklanjut hasil evaluasi oercepatan implementasi kartu tani.Agar mendorong HIMBARA untuk mendistribusikan kartu tani dan melengkapi infrastruktur mesin EDC pada kios terutama di wilayah project (Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat).
Pada bulan September 2020 akan ditetapkan KPA sebagai pelaksana implementasi kartu tani.Perluasan wilayah implementasi kartu tani diluar Jawa, Madura, Sumbawa dan Sumbawa Barat yang mengusulkannya.Sehingga dasar pembayaran pupuk subsidi melalui dashboard bank meningkat.Wilayah kios yang tidak ada sinyal atau blankspot area.
“Agar berkoordinasi dengan bank pelaksana dan kemenkominfo.Telah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi.Serta pemahaman petani untuk memghunakan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi,”pungkasnya.(Age)
