Carut Marut Penyaluran Bansos, Forsil RT RW Datangi DPRD Kota Tasik
Kota.Tasik (kilangbara.com)-Carut marut penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada sejumlah masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Tasikmalaya.Telah membuat sejumlah Forum Silaturahmi (Forsil) RT RW Kota Tasikmalaya merasa prihatin.Sehingga akhirnya mereka mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya guna menyampaikan aspirasinya.
“Bercermin kepada pendistribusian yang kemarin itu, nampak carut marut.Bahkan ada warga yang seharusnya menerima bantuan, malah kembali ditarik lagi.Termasuk ada yang sudah meninggal dunia masih tercatat menerima bantuan tersebut, bagaimana itu Dinsos bisa terjadi,”heran Ketua Forsil RT RW, Dede Sukmajaya dalam audiensi.Dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (30/04/2020).
Dede minta pihaknya bisa dilibatkan dalam berbagai program bansos yang ada.Karena selama ini hanya menjadi objek penderita saja dan kena menjadi sasaran masyarakat.Lalu juga menuntut kenaikan honor setara dengan nilai Upah Minimum Kota (UMK).Karena, jumlah yang diterima selama ini.Dianggap tidak sebanding dengan beban tugas yang dibebankan.
“Karena selama ini, hanya menerima insentif sebesar Rp 100 ribu dengan dipotong PPH dan PPN.Kami juga minta diganti istilah insentif dengan honor yang lebih manusiawi,”pintanya.
Sementara anggota lainnya, Dadi minta kepada DPRD, supaya bisa mengawasi dana gugus tugas Covid-19.Karena dana itu, tidak melalui lelang, sebab merupakan dana bencana.Sehingga sangat rentan, bisa disalahgunakan.Dana gugus itu cukup besar.
“Tapi selama ini belum pernah ke wilayah saya, berupa ada bantuan berupa masker, penyemprotan disinfektan dan lainnya.Bahkan dengan adanya Pandemi Covid-19, Dana Kelurahan (DK) juga menjadi dipotong,”imbuhnya.
Kata Dadi, adapun terkait untuk bantuan, baik itu dari Pusat, Provinsi dan Kota Tasikmalaya, pihaknya minta supaya secara tunai saja.Pasalnya agar uang itu bisa berputar, sebab kalau didroping itu, tidak berputar dan terjadi monopoli.Seraya Dadi juga minta kepada Dinsos berapa jumlah data dari non DTKS dari Provinsi Jabar, Pusat dan APBD Kota Tasikmalaya.
“Libatkan juga RT RW dalam Bansos itu, karena pada pendistribusian sebelumnya nampak kacau, masa yang kemarin itu, ada warga yang seharusnya menerima bantuan, malah kembali ditarik lagi.Termasuk ada yang sudah meninggal dunia masih tercatat menerima bantuan tersebut, itu data dari mana?”ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam menjelaskan terkait aspirasi honor bagi RT RW itu.Pihaknya tidak bisa memutuskan dalam pertemuan itu, tapi nantinya akan disampaikan ke TAPD dan siap mendorong untuk kesejahteraan RT RW.
Adapun terkait DK, lanjut Dede itu dipotong sebesar 60 persen dengan SKB dengan payung hukum bersama antara Kementrian Keuangan dan Kemendagri.Bahkan dalam SKB itu, APBD dipotong sebesar 50 persen untuk Covid-19, termasuk anggaran DPRD.
“Sedangkan untuk realisasi bantuan tersebut, kami dari Komisi IV sudah mengusulkan.Agar bantuan itu, khususnya dari bantuan APBD Kota Tasikmalaya.Bisa berupa tunai, supaya uang tersebut tentunya dapat berputar,”ungkapnya.
Adapun Kadis Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi menuturkan, pihaknya siap berkoordinasi dengan sejumlah Forsil RT RW.Sedangkan adanya warga yang sudah meninggal, namun dapat bantuan, data itu dari BPS.Adapun warga yang ditarik kembali bantuannya, sudah clear.Setelah pihaknya berkoordinasi dengan Provinsi dan bisa diambil di Kantor Pos.
“Terkait ada usulan bantuan tersebut secara tunai, kami sangat setuju, karena kalau dilakukan seperti kemarin itu, akan terjadi inflasi di Kota Tasikmalaya,”paparnya.
Kata Nana, sedangkan jumlah data dari non DTKS dari Provinsi Jabar itu, ada 35.000 KK, Kemensos 51.828 KK, APBD Kota Tasikmalaya, 17.590.Total kuota non DTKS 104.418.Adapun DTKS PKH 34.938, BPNT 44.660, BPNT Perluasan 19.327, Bansos Tunai Kemensos 5.093, Bansos Provinsi 2.848, total 71929 dan data DTKS KK 77.585.(AR)
